Soppeng - Kabarta.news - Sejumlah wartawan kembali menyoroti proses seleksi mitra media pers dalam pengelolaan anggaran phblikasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka menilai proses tersebut tidak berjalan secara adil dan transparan.
Selain adanya perbedaan antara media yang diterima dan ditolak, beberapa wartawan menyebut terdapat kejanggalan dalam mekanisme permintaan dokumen.
Media yang ditolak mengaku belum pernah dimintai kelengkapan dokumen atau berkas tambahan oleh pihak Kominfo, meskipun telah mengajukan penawaran secara resmi.
Menurut mereka, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar penolakan yang diberikan.
Di sisi lain, ada media tertentu yang justru dihubungi secara langsung dan dimintai kelengkapan administrasi.
Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksetaraan dalam proses seleksi. Sejumlah wartawan mempertanyakan apakah seluruh peserta seleksi mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ketua LSM LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara), Alfred Surya Putra Panduu, angkat bicara terkait polemik tersebut.
Ia menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan anggaran publik, termasuk kerja sama publikasi media, wajib dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika benar ada perbedaan perlakuan antara media yang satu dengan yang lain, maka ini jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas. Seleksi mitra media harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak boleh tebang pilih,” ujar Alfred.
Ia juga menambahkan bahwa LSM LPKN akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap proses seleksi tersebut, termasuk membuka ruang bagi media yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan resmi.
“Kami mendorong Kominfo Soppeng untuk segera memberikan klarifikasi yang jelas kepada publik. Jangan sampai ada indikasi pengelolaan anggaran yang tidak sesuai prosedur. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan insan pers dan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Para wartawan berharap Kominfo dapat memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme seleksi, standar verifikasi dokumen, serta alasan di balik perbedaan perlakuan terhadap media peserta.
Transparansi dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan di kalangan insan pers.
0 Komentar