Soppeng- Pemerintah Kabupaten Soppeng justru menjadi sorotan setelah pengadaan satu unit mobil dinas baru senilai Rp2,1 miliar untuk Bupati Soppeng menuai kritik dari berbagai pihak, pada Selasa (24/2).
Pengadaan kendaraan mewah tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat efisiensi yang sedang didorong pemerintah pusat. Terlebih, kondisi ekonomi masyarakat di beberapa wilayah Soppeng masih dihadapkan pada persoalan harga kebutuhan pokok, infrastruktur pedesaan, hingga permasalahan air bagi petani.
Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred Surya Putra Panduu, menilai bahwa keputusan pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah itu adalah bentuk ketidakpekaan terhadap situasi daerah.
“Ketika Presiden menyerukan efisiensi anggaran, justru di Soppeng terjadi pengadaan atau pembelian mobil dinas jenis Lexus LM 350h 4x2 A/T 7 Seater senilai Rp2,1 miliar. Ini keputusan yang tidak peka dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Alfred.
Ia menambahkan bahwa penggunaan APBD semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung masyarakat
“Masih banyak wilayah yang membutuhkan perbaikan jalan, sarana air bersih, bantuan alat pertanian, sampai dukungan UMKM.Bukan saatnya pejabat bergaya hidup mewah ketika rakyat sedang berjuang,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Alfred Surya Putra Panduu juga meminta aparat penegak hukum dan DPRD Soppeng untuk turun mengawasi proses pengadaan tersebut.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa apakah proses pengadaan sudah sesuai aturan, tidak ada markup, serta benar-benar masuk kategori kebutuhan mendesak
DPRD juga wajib melakukan fungsi pengawasan karena ini menyangkut uang rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi dan pertanggungjawaban publik harus segera disampaikan oleh Pemkab Soppeng untuk menghindari kecurigaan dan kemarahan masyarakat.
Saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait urgensi dan dasar pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah tersebut. Apalagi, instruksi presiden untuk melakukan efisiensi anggaran sedang menjadi fokus nasional.
LSM, tokoh masyarakat, serta berbagai kalangan berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan skala prioritas dan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran, mengingat setiap rupiah adalah mandat rakyat.
Hingga berita ini dipublikasikan belum diminta klarifikasi dari pemerintah daerah kabupaten Soppeng terkait pembelian mobil dinas tersebut
0 Komentar